Karawang infokotanews
Seribu macam cara dilakukan segelintir oknum bermental korup dengan cara culas merekayasa program dilaksanakan demi meraup keuntungan serta memperkaya diri sendiri atau golonganya.
Seperti dalam.pelaksanaan program P3TGAI BBWS yang di laksanakan oleh P3A, GP3A, IP3A secara swakelola atau padat karya tunai (PKT).
Hasil penulusuran di lapanga, Tim Infokotanews mencium dugaan aroma korupsi dalam elaksanaan program P3TGAI BBWS.
Tak hanya itu Tim Infokotanews mensinyalir ada modus kongkalingkong antara Ketua GP3A dengan oknum TPM merekayasa domisili dan jumlah tenaga kerja (HOK) yang terlibat pada proyek tersebut.
Mereka (oknum tersebut) diduga merekayasa seakan pekerjaan proyek program P3TGAI BBWS di laksanakan secara swakelola padat karya tunai. Hal itu sesuai dengan.Permen PUPR No 4 Tahun 2021 tentang Program P3TGAI BBWS.
Padahal di lapangan pekerjaaan proyek tersebut tidak melibatkan warga setempat. Akan tetapi proyek tersebut di kerjakan oleh tenaga kerja dari luar kecamatan alias upah kerja HOK diborongkan ke pihak ketiga alias di subkontraktualkan oleh ketua GP3A dan disinyalir adanya pemborong siluman perjanjian di bawah meja.
Seperti yang terjadi di Kecamatan Karawang Barat, di mana pada pekerjaan program P3TGAI BBWS di dua kelurahan yaitu di Kelurahan Karang Pawitan dan kelurahan Tanjungpura, ternyata tenaga kerjanya seluruhnya menggunakan tenaga kerja dari luar kecamatan yaitu tenaga kerja dari kp.Tanjung Plawad Kelurahan Plawad, Kecamatan Karawang Timur.
Adapun pekerjaan GP3A ongkos upah harianya (HOK) di borong kan oleh Ketua GP3A kepada Jony ( Nama samaran), warga KP. Tanjung Plawad yang juga merangkap sebagai kepala kuli di 2 proyek P3TGAI BBWS di Kelurahan Karang Pawitan dan Kelirahan Tanjung pura.
Jhony pada saat ditemui oleh Tim Infokotanews di lokasi proyek GP3A di Kp.Kiaralawang, Kelurahan Karang pawitan pada, Rabu (26/5/2021) mengatakan bahwa dirinya beserta rekan lainnya yang mengerjakan proyek berasal dari Kp.Tanjung Plawad.
Lebih lanjut dia mengatakan, pekerjaan GP3A Banyu Rahayu mulai dikerjakan 10 hari sebelum bulan puasa,
"Saya melaksanakan pekerjaan bersama 17 orang pekerja lainnya,"ungkap Joni.
Menurut Joni, dalam melaksanakan pekerjaan GP3A Banyu Rahayu dirinya sebagai kepala kuli dan juga merangkap mandor proyek.
"Saya mendapatkan pekerjaan proyek GP3A Banyu Rahayu melalui RT Jaly yang juga sebagai Ketua GP3A di Tanjung Pura. Dan ia juga mendapatkan proyek yang sama. Adapun masalah pembayaran pihaknya sebagai pemborong upah kerja di terima dari ketua GP3A Banyu Rahayu Amil Didi. Sedangkan sebagai pengawas proyek di lapangan bernama Hesti," ujar Jhoni.
Sementara itu, Ketua GP3A Banyu Rahayu Amil Didi saat dihubungi melalui selulernua ia enggan menjawab konfirmasi yang diajukan Infokota,
"Saya tidak ada waktu untuk bertemu, karena sedang sibuk di sawah,"kata Amil Didi.
Adanya dugaan oemborong siluman dalam proyek swakelola P3TGAI BBWS juga terjadi di Kecamatan Tempuran. Di kecamatan tersebut, proyek yang di laksanakan GP3A Makmur Jaya di Desa Lemah Makmur juga dikerjakan oleh warga dari Kp.Kosambi Batu, Kecamatan Cilebar, dan Kp.Sampalan Kecamatan Kutawaluya.
Seperti di ketahui guna meningkatkan perekonomian masarakat di padesaan yang semakin sulit akibat dampak Pademi Covid-19, Kementrian PUPR menggulirkan Program Percepatan Pembangunan Peningkatan Tata Guna Air (P3TGAI) melalui Subbid Balai Besar Wilayah Sungai ( BBWS) adalah Program Rehabilitasi Peningkatan dan Pembangunan Jaringan Irigasi.
Program tersebut melibatkan unsur masyarakat yang tegabung dalam P3A,GP3A.IP3A adalah program padat karya tunai ( PKT) dengan sistem swakelola alias pekerjaanya tidak boleh dikerjakan oleh .pihak ke tiga alias tidak di kontraktualkan.
Adapun anggaran program tersebut bersumber dari APBN melalui Kementria RI PUPR Setiap P3A,GP3A.IP3A mendapatkan bantuan keuangan melalui nomor rekening atas nama UPKK Kelompok sebesar RP 195 juta yang di cairkan melalui Bank Pemerintah dalam 2 tahap. Tahap pertam pencairan sebesar 70% dan tahak kedua 30%
Sedangkan, pelaksaan program P3TGAI di kerjakan oleh P3A, GP3A, UP3A harus sesuai fakta integritas dan perjanjian kerjasama (PKS) yang di tandatangi Ketua P3A, GP3A, IP3A dengan pihak PPK perwakilan dari BBWS. Di Bandung.
Hal itu seperti yang tercantum dalam Permsn PUPR No 4 Th 2021 tentang Program P3TGAI. Sebagai penerima program adalah P3A, GP3A, IP3A yang di pilih melalui musyawarah Desa berbadan Hukum, seperti Akte Notaris, serta SK Kepala Desa..
Adanya pekerjaan HOK yang di borongkan oleh Ketua GP3A telah melabrak aturan yang telah di tetapkan pemerintah. Bahkan tidak tertutup kemungkinan nantinya akan ada SPJ aspal alias asli tapi palsu atas nama Ketua GP3A.
Atas dasar itu sangat di harapkan kepada aparat penegak hukum untuk mengungkap adanya dugaan penyelewangan pada pelaksanaan program.P3TGAI yang berpotensi merugikan Uang negara (TIM)
