Type Here to Get Search Results !

BOP 100 JUTA PLUS BANTUAN UNESCO 70 JUTA DI PKBM PUSPITA MENGUAP...???

Karawang Infokitanews.Com.
Keberadaan lembaga Pendidikan kesetaraan Belajar Masyarakat ( PKBM) di tengah tengah lingkungan masyarakat ,seharusnya bisa membantu masyarakat yang tidak  bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang pedidikan yang lebih tinggi,  selain itu seiring perkembangan jaman , Keberadaan lembaga pendidikan kesetaraan yang di laksanakan  PKBM sangat strategis keberadaanya  di harapkan menghasilkan  anak didik yang kemampuanya setara dengan siswa yang selama ini mengikuti pendidikan di sekolah formal.
Hal itu dikarenakan walaupun pendidikan kesetaraan  di laksanakan oleh pihak Masyarakat  ,namun seluruh  biaya pembelajaran pendidikan kesetaraan paket A B dab C ditanggung  oleh Pemerintah Pusat melalui Kementrian Pendidikan RI yang di berikan melalui Dirjen Paud.
Besarnya Bantuan biaya operasional ( BOP) dari Kementrian Pendidikan RI yang di terima setiap PKBM yang menyelenggarakan pendididkan pembelajaran kesetaraan  berpariatip  di sesuaikan dengan banyaknya murid yang mengikuti pembelajaran kesetaraan,adapun besarnya  BOP yang di di terima setiap murid yakni ,paket A.SD/MI Rp 1.3 juta/ orang/ tahun.paket B.SMP/MTS  Rp 2.5 juta/anak/ tahun .paket C.SMA/  Rp 1,7juta / anak/ tahun.
Namun dari penulusuran Tim Infokota di lapangan ,Tim menemukan    bau aroma kurang sedap dalam pengelolaan dana BOP Kesetaraan  yang di lakukan oleh Oknum Pengelola PKBM yang kongkalingkong dengan Oknum Disdikpora Karawang.
 Pasalnya dalam mengelola dana BOP kesetaraan ada kecendrungan selama ini pihak pengelola PKBM tertutup memberikan   keterangan kepada Publik baik itu jumlah peserta maupun anggaran BOP yang di terimanya.
Seperti yang terungkap di PKBM Puspita yang ada di Kecanatan Karawang Timur,dengan pengelolanya Dwi Susanti Sumadireja yang juga seorang guru yang mengajar di SDN Margasari  2 Seperti di ketahui  pada tahun 2021 lalu PKBM Puspita menerima bantuan dana BOP kesetaraan sebesar RP 100 juta dari Kementrian Pendidikan RI, selain itu PKBM Puspita pada tahun yang sama menerima bantuan keuangan dari Unesco untuk membayar honor pengajar/ tutor sebesar Rp 70 juta.
Bertempat di SDN Margasari 2 (14/1-2022) pengelola PKBM Puspita Dwi Susanti Sumadireja pada saat di kompirmasi Tim Infokota  terkesan Ketua PKBM Puspita tersebut  sengaja menutup nutupi Anggaran BOP juga bantuan keuangan dari Unesco,  yang di terimanya ,
Kepada Tim Infokota Dwi Susanti Sumadireja   tidak menjelaskan secara rinci berapa siswa yang mengikuti pembelajaran kesetaraan paket A.B.C juga berapa honor pengajar dalam.satu tahun dan berapa jumlah tenaga pengajar  juga tidak menyebutkan tempat  pembelajaran kesetaraan di laksanakan.
Ketua PKBM puspita itu hanya menjawab singkat semuanya telah di globalkan,namun di tambahkan oleh Ketua PKBM Puspita itu bahwa  dana BOP DAK Rp 100 juta dari Kementrian Pendidikan RI ,serta bantuan keuangan dari  Unesco yang di terima melalui PT .Posto sebesar Rp 70 juta di gunakan untuk membiayai kegiatan pendidikan  pembelajaran Kesetaraan paket A.B,C juga untuk membayar honor pengajar / tutor sebanyak 8 orang  adapun  waktu pembelajaran kata Dwi  di laksanakan seminggu 3 kali pertemuan  dengan jumlah tenaga pengajar / tutor sebanyak.8 0rang katanya ...
Permendikbup  No 19 Tahun 2021 Juklis  BOP Paud dan BOP Kesetaraan sangat jelas mengatur tata cara tugas dan kewenangan setiap PKBM dalam mengelola BOP harus transparansi dengan mempublikasikan kegiatan juga anggaran BOP yang di terima .
Dengan demikian apa yang di lakukan oleh pihak Pengelola PKBM Puspita sengaja menutup nutupi pengelolaan anggaran BOP dan bantuan dari Unesco ,di duga hal  tersebut sengaja di lakukan oleh Ketua PKBM supaya Kecurang dalam  meraup uang negara untuk kepentingan pribadi dan golonganya  tidak di ketahui publik,
Atas dasar itu di duga kuat selama ini ada persekongkolan  dalam menggerogoti uang negara ( BOP) yang di lakukan oleh segelintir Oknum  pengelola PKBM dengan  Oknum Tim BOP PAUD dan BOP Kesetaraan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Karawang yang berpotensi merugikan uang Negara.( Tim)