Pemerhati Kebijakan Pemerintah Kabupaten Karawang, Asep Agustian SH,MH menilai, dengan bermunculannya Jubir dadakan di media sosial terkait permasalahan kebijakan pemerintah yang menuai polemik, membuktikan bahwa tidak efektifnya peran Dinas Kominfo maupun Humas Pemerintah Daerah terkait permasalahan yang menjadi sorotan publik.
"Seharusnya disini yang memiliki kewenangan untuk menjelaskan pejabat itu sendiri, bisa melalui humas maupun Diskominfo. Bukan Jubir dadakan, kecuali memang mendapatkan amanah atau kuasa dari pemerintah daerah," ucapnya.
Menurutnya, jikapun mendapatkan kuasa untuk menjadi juru bicara pejabat atau pemerintah daerah itu harus berdasarkan aturan dan tidak sembarang.
"Kalau ujug-ujug jadi jubir semua orang bisa, tapi mekanismenya tidak seperti itu jubir yang dikuasakan harus melalui pengesahan dewan, lalu dia atas dasar apa jadi jubir, tidak sembarangan, jadi jubir itu harus ada mandat harus ada dasar hukumnya," tuturnya.
Bagi Askun jika setiap permasalahan baik kebijakan pemerintah daerah karawang maupun sebuah pemberitaan yang ramai di masyarakat bukan dia (seseorang) yang memiliki kewenangan untuk meluruskan.
"Kalau dia yang menjelaskan lalu apa tugas humas sama kominfo, kewenangan dia sebagai apa menjelaskan, kan bukan siapa siapa kecuali memang ada mandat atau delegasi untuk memiliki kewenangan menjelaskan," pungkasnya. (DUN)
FOLLOW THE Info Kota News AT TWITTER TO GET THE LATEST INFORMATION OR UPDATE
Follow Info Kota News on Instagram to get the latest information or updates
Follow our Instagram